Logika perut para oknum penegak hukum

Hukum tanpa harus dijelaskan dengan panjang lebar seharusnya sudah bisa dipahami sebagai sebuah materi yang dituntut untuk tujuan di dalam ranah membedakan mana yang salah dan benar. Dalam hal ini yang benar haruslah menjadi kebenaran dan yang salah tetap berposisi sebagai kesalahan. Hukum juga dituntut untuk bisa adil dengan tidak melakukan tindakan tumpul ke atas dan berani menjadi tajam ketika ke bawah.

Hukum seperti halnya tersebut merupakan cita-cita bagi semua orang yang waras. Hukum yang dirasa tanpa cela dan sangat bisa diandalkan. Akan tetapi, realitas hukum di negeri ini sepertinya berbicara lain. Suara hukum terlihat terlalu lemah, sumbang, dan banyak kepalsuan. Pandangan ini wajar saja ketika tidak sedikit para subyek hukum sebagai penggerak hukum terlabeli dengan pesakitan tersangka hingga berakhir dengan putusan dakwaan.

Realita oknum yang tidak bisa kita hindari ini terlihat dengan tidak sedikit para hakim tertangkap tangan hingga sudah di non aktifkan dan masuk jeruji karena terlibat suap menyuap. Hakim yang sedianya harus menjadi “yang mulia” sebagai pemutus kebenaran maupun kesalahan malah menjalankan kesalahan itu sendiri. Keberadaan polisi yang tersangkut kasus korupsi juga tidak kalah heboh di dunia media. Kepolisian menjadi salah satu institusi yang tidak sedikit mendapat kecaman karena ternyata juga tidak menjunjung tinggi atas nama hukum itu sendiri. Kejaksaan juga tidak mau kalah dengan oknumnya juga ikut meramaikan sebagai pesakitan dengan tuntutan kejahatan suap menyuap. Kasus yang terakhir juga menambah derita dunia hukum ketika media memaparkan seorang pengacara pun tertangkap tangan telah memberikan suap.

Logika perut dan kenikmatan

Jika semua elemen dari hukum dalam dinamikanya mencari keadilan dan kebenaran ternyata dirasa ada yang bopeng, pertanyaan utama yang muncul adalah kapan hukum tanpa cela itu benar-benar ada? Para penegak hukum tidak sedikit terbukti melakukan kejahatan, posisi sebagai subjek ini sekarang malah menjadi objek. Memang tidak bisa kita generalisasikan untuk semua personal dengan label yang sama tapi setidaknya jika tidak dikoreksi dan mulai berkomitmen untuk perbaikan maka lubang pengikisan pada kepercayaan terhadap hukum itu sendiri menjadi semakin besar.

Para ahli hukum yang tersangkut kasus ini sudah tidak lagi menggunakan logika etika maupun logika hukum yang seharusnya. Kedua logika itu sudah kalah dengan logika perut yang pada dasarnya memiliki nilai logika dasar yang bersifat primitf. Logika perut sama halnya dengan putusan hanya mendasarkan pada kenikmatan perut. Boleh kita samakan dengan ketika perut ini kenyang maka kenikmatan pun datang. Logika perut ini seperti halnya cuma tunduk pada tuntutan yang bersifat hedon dan kepuasan tanpa mempedulikan etika, moral, maupun logika norma yang seharusnya menjadi pertimbangan. Tidak peduli apa efek yang dilakukannya bagi orang lain, yang terpenting adalah kenikmatan dan dirinya.

Kaidah-kaidah hukum yang sudah dipelajarinya hingga dilabeli ahli hukum pun hanya berbatas pengetahuan dan parahnya digunakan untuk mencari celah dan pembenaran atas kesalahan yang menjadi kliennya. Situasi ini benar dilakukan adanya ketika memang para klien mampu membayar batas kenikmatan yang diinginkannya. Sehingga dengan jelas tergambar bahwa hukum sebagai wayang dipermainkan oleh dalangnya yaitu “para oknum penegak hukum”.

Realitas perubahan

Kondisi hukum seperti halnya sekarang ini memang masih mendapati rapor merah yang harus cepat diselesaikan. Hukum perlu dibenahi melalui gebrakan yang berani dan pintar. Dalam hal ini diperlukan penguatan yang bersifat internal maupun eksternal. Penguatan secara internal ini jelas kita membutuhkan seorang pemimpin yang selalu bisa mendobrak dinding permainan dan kepalsuan dalam hukum itu sendiri. Pemimpin yang mengusung perubahan mendasar dan memiliki visi serta misi sebuah perbaikan.
Mengapa seorang pemimpin? Sekali ini sudah sangat jelas adanya. Pemimpin adalah seorang penggerak yang akan diikuti oleh para follower. Pemimpinlah yang memutuskan mau seperti apa gerak dari apa yang dipimpinnya. Pemimpin pulalah yang sangat signifikan bisa menyelesaikan kebobrokan internal institusinya dengan kebijakan-kebijakan yang harus dilaksanakan. Sekali lagi, harus dilakukan dengan berdasar keberanian karena ancaman tembok keras yang menghadang serta pintar menggunakan strategi di dalam menghadapi licinnya permainan para pesakitan. Harapan seperti itu sangat mungkin bisa dilakukan karena kita pernah memiliki tokoh-tokoh pemimpin perubahan menuju perbaikan di negeri ini.

Kesempurnaan perubahan yang dilakukan secara internal juga diperlukan adanya sokongan kuat dari luar. Keberadaan masyarakat yang berposisi sebagai daya pendorong ekternal perlu dilakukan pemberdayaan yang baik. Masyarakat yang melek dan berintegritas terhadap hukum perlu dikuatkan. Masyarakat harus mampu mengenali permainan yang dilakukan oleh para oknum hukum dengan menjadi personal yang tahu dan cerdas tentang hukum itu sendiri. Selain halnya tersebut, masyarakat juga harus bisa menjadi pribadi yang komitmen terhadap hukum. Penegakan hukum tidak hanya jika terkait dengan haknya untuk dipenuhi tetapi satu sisi mencari kelemahan hukum ketika kewajiban maupun konsekuensi berada di hadapannya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s