Legitimasi Oleh Rakyat dan Korupsi.

Melihat perkembangan korupsi di negeri ini layaknya melihat episode cerita drama yang tiada habisnya. Cerita yang seringkali hanya memberikan rasa kecewa atas kondisi negeri ini terhadap perilaku-perilaku korup yang massive. Situasi realitas tersebut tidak jarang kita lihat dengan penyuguhan kasus-kasus korupsi yang bermula dari diindikasikan, disangkakan hingga didakwakan. Apa yang sebenarnya ingin ditunjukkan dalam tayangan sinetron korupsi ini? Pertanyaan tersebut sepertinya hanya bisa dimunculkan dengan jawaban kebobrokan, kelemahan, maupun kekeliruan yang telah tersistem. Situasi tersebut tidak bisa kita lepaskan dengan keberadaan para pemimpin dalam negeri ini. Para pemimpin negeri yang dituntut untuk mampu menjaga kredibilitas kepemimpinan khususnya terkait dengan upaya membangun dan menjalankan sistem bernegara yang bersih dari perilaku korupsi. Tuntutan-tuntutan tersebut tidak ayal menjadi kewajiban yang harus dipenuhi untuk mendapat pengakuan dari rakyat.

Kita bisa melihat pada dasarnya suatu negara dijalankan oleh para pemimpin baik yang berada dalam kalangan eksekutif, legislatif maupun yudikatif yang merupakan wakil dari rakyat beserta dengan rakyat itu sendiri. Menjalankan suatu negara memerlukan kerjasama yang apik antara pemimpin dan yang dipimpin. Pemimpin dalam hal ini adalah semua individu yang telah secara sengaja ditunjuk mewakili rakyat yang duduk dalam bagian piramida yang lebih tinggi, yang memiliki kekuasaan untuk mengatur geraknya suatu negara. Pemimpin dituntut untuk mampu mengarahkan negara ini pada kesejahteraan bersama yaitu kesejahteraan dalam segala dimensi kehidupan dalam bernegara.

Melihat kembali akan keberadaan kerjasama yang harus dilakukan oleh para pemimpin dan rakyatnya, maka hal ini tidak bisa dilepaskan akan kondisi legitimasi yang diberikan oleh rakyat. Seorang pemimpin harus diakui oleh rakyatnya sebagai pihak yang memiliki otoritas. Oleh karena itu keberadaan legitimasi merupakan salah satu faktor vital yang kekuatannya melebihi dari suatu bentuk pengakuan legalitas formal yang didasarkan pada undang-undang. Dalam hal ini menekankan bahwasanya undang-undang tata negara bisa dengan mudah diacuhkan saat kepemimpinan yang berjalan tidak mendasarkan pada legitimasi yang diberikan oleh rakyat tapi menekankan pada legalitas secara hukum.

Legitimasi seperti halnya kita dapat lihat pada dasarnya merupakan suatu pernyataan yang mengarah pada suatu pengesahan. Faturochman (2008) menekankan bahwasanya dalam legitimasi terdapat penekanan pada faktor-faktor yang bersifat sosial psikologis dibandingkan dengan legalitas yang lebih mengarah pada kekuatan hukum. Sosial psikologis dalam hal ini terdapat dalam pandangan masyarakat terhadap para pemimpin yang ada saat ini. Bagaimana sikap rakyat dalam mengakui keberadaan kepemimpinan yang berjalan saat ini menjadi sangat nyata dalam menggerakkan penerimaan rakyat.

Mengapa legitimasi menjadi begitu penting terkait dengan rakyat? Hal ini dapat kita lihat dalam aplikasi konsep yang dimunculkan oleh Levi, Tyler dan Sack (2008) yang menjelaskan bahwasanya legitimasi oleh rakyat didasarkan pada suatu keyakinan oleh rakyat terhadap hal yang bersifat normatif dan tepat terkait struktur pemerintahan yang dibangun, para pejabat, maupun proses yang dilaksanakan dalam kegiatan pemerintahan. Legitimasi ini lebih lanjut terbentuk oleh keyakinan masyarakat akan pemerintahan yang dapat memunculkan suatu kebijakan yang menjanjikan, mampu memberikan pemecahan suatu permasalahan yang ada dan mampu mengontrol korupsi.

Pada konsep tersebut dalam hal ini tidak salah sekiranya legitimasi bisa kita arahkan pada ranah kepercayaan yang dimunculkan oleh rakyat terhadap para pemimpin. Yang mana dijelaskan oleh Rawlins (2008) bahwasanya kepercayaan mengarah pada suatu output harapan yang berdasar pada dimensi kognitif dan afektif. Dimana dimensi ini pada akhirnya mengharapkan pihak yang dapat diandalkan, peduli, kompeten, jujur dan terbuka.

Dengan melihat pada situasi yang ada dalam negeri saat ini jelas sekiranya permasalahan korupsi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan kepercayaan rakyat terhadap para pemimpinnya. Hal inilah yang secara otomatis memberikan efek pelemahan terhadap tingkat legitimasi yang dimunculkan oleh rakyat sendiri. Dalam kepercayaan yang dibentuk oleh rakyat tidak sedikit dipengaruhi oleh stimulus-stimulus yang lebih bersifat negatif. Hal ini tidak terlepas dengan banyaknya suguhan-suguhan sinetron perkorupsian negeri ini yang di dalamnya banyak terdapat intrik yang seringkali hanya memberikan kedongkolan bagi rakyat. Permasalahan akan praktek korupsi masih merajalela di negeri ini. Mulai dari tingkat pusat hingga daerah yang tidak terlepas dari realitas-realitas praktek korupsi baik berskala kecil hingga besar.

Hal ini hendaknya menjadi catatan tersendiri bagi para pemimpin, bahwasanya rakyat hingga saat ini masih diberikan stimulant yang bersifat menghambat kepercayaan sehingga berpengaruh dalam peningkatan legitimasi terhadap para pemimpinnya. Kondisi ini pula yang menggambarkan bahwasanya para pemimpin tidak mampu mengontrol korupsi di negeri ini sehingga dapat memberikan prasangka yang meluas pada rakyat. Dimana prasangka ini tidak lepas akan keraguan terhadap para pemimpin karena tidak mampu memunculkan kebijakan-kebijakan yang kuat dalam menghadang korupsi maupun mampu memberikan pemecahan akan permasalahan korupsi yang tiada habisnya di negeri ini.

Pada akhirnya cukup jelas bagi kita akan kedudukan legitimasi yang diberikan oleh rakyat terhadap para pemimpin terkait budaya korupsi yang ada saat ini. Hal tersebut menjadi tuntutan yang pada akhirnya harus mampu dijalankan untuk menciptakan sistem bernegara yang baik. Sistem yang baik dalam hal ini merupakan suatu sistem yang bebas dari praktek korupsi dari segala bidang baik dalam tingkat pusat maupun daerah serta baik dalam tingkat eksekutif, legislatif maupun yudikatif.

Perlu memunculkan para pemimpin yang berkredibilitas tinggi sehingga rakyat akan secara otomatis memberikan apresiasi yang tinggi terhadap seorang pemimpin. Kekuatan legitimasi yang diberikan oleh rakyat lebih superpower dibandingkan dengan kekuatan legalitas secara hukum maupun undang-undang. Karena sekali lagi negara adalah institusi yang mengarahkan pada dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
“korupsi menjadi penghambat legitimasi rakyat terkait persepsi yang positif terhadap para pemimpinnya”

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s