Kepatuhan Dalam Berkendara Merupakan Bentuk Kerugian Sosial?

Sesak, macet, polusi dan berbagai keadaan ketidaknyamanan merupakan kondisi di dalam jalanan-jalanan kota besar di Indonesia yang sering kita dapati. Peningkatan kendaraan yang cukup tinggi dengan tidak proporsionalnya ruas jalan yang ada menjadikan perkembangan transportasi di negara ini menjadi bom waktu yang belum bisa dijinakkan. Pada kenyataannya dalam kondisi jalanan yang seperti ini menjadikan perilaku-perilaku pelanggaran acapkali sering terjadi dalam usaha untuk keluar dari kondisi yang ada. Produk-produk aturan hukum yang telah ada tidak mampu meredam perilaku-perilaku pelanggaran yang ada.

Memaknai hukum dalam bahasan dasar tidak terlepas akan sebuah kata kepatuhan. Kepatuhan terhadap hukum (baca: aturan) baik tertulis dan tidak tertulis menjadi suatu tuntutan yang tidak bisa kita lepaskan dalam kehidupan yang kita jalani. Segala sesuatu harus memiliki keteraturan yang terbentuk dari suatu aturan. Kepatuhan akan peraturan pada dasarnya adalah sifat patuh atau menjalani aturan yang ada sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah diberlakukan. Seperti halnya Baron dan Byrne (1991) memaparkan bahwa suatu kepatuhan merupakan kondisi dimana adanya suatu tuntutan untuk melakukan perubahan atas perilaku dengan adanya suatu tekanan dalam proses mempengaruhinya. Orientasi yang ingin dicapai dalam hal ini berujung pada perubahan perilaku. Perubahan perilaku tersebut dapat bersifat sementara maupun perubahan perilaku yang secara konsisten dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan alat pendukung yang ada.

Permasalahan kepatuhan dalam kaidah pelanggaran perilaku berkendara masyarakat kita sepertinya bukan suatu hal yang sulit kita temui dalam keseharian yang ada. Permasalahan ketidakpatuhan kita terhadap suatu aturan lalu lintas yang ada menjadi hal yang cukup biasa kita lakukan. Pelanggaran marka jalan merupakan bentuk ketidakinginan kita untuk ketinggalan lampu hijau. Kecepatan dalam kota yang tidak sesuai batas maksimal mencerminkan ketidaksabaran kita untuk sampai tujuan. Mempercepat laju kendaraan kita saat lampu menunjukkan kuning merupakan kesalahan persepsi kita akan aturan. Pelanggaran para angkutan umum dalam proses menaikkan atau menurunkan penumpang menjadi tambahan kesemrawutan kehidupan jalanan yang ada. Perilaku menghentikan kendaraan tidak pada pada tempat yang diharuskan merupakan keegoisan kita sebagai pengendara.

Kondisi-kondisi tersebut merupakan bentuk-bentuk situasi kecil yang sering kita hadapi dalam keseharian kita. Secara sadar maupun tidak kita akan lebih memilih perilaku-perilaku tersebut tanpa memilah konsekuensi-konsekuensi yang bisa kita dapatkan atas perilaku tersebut. Apakah hal tersebut dapat mengancam jiwa kita sendiri maupun dapat membahayakan keberadaan orang lain di sekitarnya. Pada perkembangannya, keberadaan hukum (baca: aturan) bukan menjadi penguasa di atas segala perilaku yang ada di dalam masyarakat. Seperti halnya sebuah pernyataan yang memiliki arti tersendiri bahwasanya aturan dibuat untuk dilanggar. Kita mengalami dekadensi dalam memaknai aturan yang ada saat ini. Penilaian kita menjadi lebih rendah dibalik nilai yang tinggi dalam suatu pembentukan aturan.

Perihal apakah yang sedang terjadi dalam keadaan masyarakat kita terkait kepatuhan berkendara itu sendiri? Salah satu bentuk analisa common yang bisa dimunculkan saat ini adalah pemahaman akan meningkatnya rasa malas yang cukup tinggi untuk patuh terhadap suatu aturan. Seperti halnya yang pernah dikemukakan oleh salah satu peneliti senior fenomenologi dari Fakultas Psikologi UGM Hadi Sutarmanto, bahwasanya beliau berpendapat bahwa keadaan yang terjadi dalam masyarakat kita saat ini terkait dengan kemalasan sosial. Menurut penulis kemalasan ini sudah bersifat massal yang bisa diakibatkan karena konformitas yang tinggi terhadap keadaan yang sudah terbentuk sampai saat ini. Pada dasarnya dalam sikap kemalasan sosial ini terdapat suatu kerugian sosial yang harus dibayarkan oleh setiap anggota masyarakat yang patuh.

Apakah bentuk kerugian sosial itu sendiri? Kerugian sosial dalam hal ini terkait dengan ada atau tidaknya bentuk punishment yang konsisten dan tegas saat ini. Tidak adanya perbedaan antara pribadi yang patuh maupun tidak dalam hal konsekuensi hukum menjadikan konformitas yang terbentuk adalah dominasi yang ada di jalanan saat ini. Pelangaran-pelanggaran sudah sangat mendominasi diakibatkan kemalasan sosial yang sudah mengakar dalam masyarakat. Malah mungkin suatu keniscayaan bahwasanya kepatuhan menjadi kesalahan buat diri kita saat berperilaku sesuai dengan aturan yang ada. Kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan terkait dengan kondisi ketidaknyamanan yang ada di jalanan tanpa harus mendapatkan sanksi atas apa yang kita lakukan. Persepsi bahwasanya sebagian besar pelanggaran mendapatkan keuntungan-keuntungan sosial yang lain hanya akan memperkuat konsistensi dalam kesemrawutan dan keegoisan di jalanan.

Pada akhirnya pemerintah maupun institusi hukum yang ada saat ini harus mulai dengan tegas, konsisten dan inovatif dalam penanganannya. Hukum harus benar-benar ditegakkan dan secara konsisten dijalankan oleh para penegak hukum yang benar-benar memiliki kredibilitas dan rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap tugasnya. Melakukan inovasi-inovasi pendekatan dalam pelaksanaan hukum harus mulai dikembangkan dalam usaha meningkatkan kesadaran akan hukum dan nilai yang terkandung di dalam aturan hukum. Pada bentuk yang lain perbaikan kebijakan yang tepat dan tegas dalam usaha memperbaiki kondisi kehidupan jalanan saat ini harus bisa dilakukan dengan ketentuan-ketentuan lain sebagai kompensasi yang tepat.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s