Kriminalisasi atau kriminal?

Upaya hukum dalam menjalankan  fungsinya untuk menjadi alat pemberi punishment akhir-akhir ini terlihat menggila dalam hal ini diperlihatkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Hukum yang sedianya terlihat ragu dan kurang agresif kembali ditunjukkan tajinya bagi siapa saja. Situasi ini sangat terlihat dengan beberapa pekan ini kasus-kasus panas yang melibatkan para petinggi partai sebagai tersangka. KPK memperlihatkan bahwa tidak ada yang kebal terhadap hukum, equality before the law kembali diperlihatkan.

Hukum seperti halnya tersebut dalam realitasnya di masyarakat merupakan bentuk yang diidam-idamkan. Hukum yang tidak ragu terhadap tembok kekuasaan di negeri ini. Kepercayaan yang terdongkrak akan menjadi reaksi kausalitas yang wajar dan suatu keniscayaan. Percaya bahwa hukum dapat diandalkan sebagai konsekuensi legitimasi masyarakat dan sandaran untuk menjaga negeri ini dari para pesakitan-pesakitan.

Sangat dimungkinkan ke depan nantinya juga akan ada efek domino yang bersifat membuka kebobrokan-kebobrokan para pemain kekuasaan di negeri ini. Dari para tersangka itulah lembaran-lembaran panas yang terbaru mungkin saja akan menambah panasnya area pembersihan negeri ini dari tikus-tikus berdasi yang selama ini bersembunyi di lubang-lubang yang cukup sulit dijamah. Sudah saatnya gerakan bersih dari korupsi menjadi ajang yang nyata dan menyeret semua oknum yang bermain di dalamnya.

Kriminalisasi versus kriminal

Fenomena peningkatan status oknum menjadi seorang tersangka di negeri ini tidak pelak sejatinya telah mengembangkan opini-opini tersendiri. Kondisi opini yang pro dan kontra ini sangatlah wajar ketika labelisasi tersangka akan secara otomatis mengundang pemahaman sederhana dari masyarakat awam dengan konteks kriminal. Kriminal dalam hal ini adalah individu yang melakukan kesalahan dan dianggap melangkah lebih jauh berseberangan dengan undang-undang maupun peraturan di ngeri ini. tersangka sebagai kriminal mutlak harus dihukum dan mungkin saja itu merupakan anggapan masyarakat saat ini dengan memberikan jarak pada konsep praduga tak bersalah. Hal ini merupakan bentuk nyata pola mental masyarakat yang sudah lelah dengan korupsi di negeri ini.

Di satu sisi, fenomena para tersangka di dalam membangun area pertahanan atas statusnya tersebut seringkali membenturkannya dengan kata kriminalisasi. Kata ini sangat populer untuk melakukan serangan balik atas label kriminal tersebut. Kriminalisasi diarahkan para tersangka untuk menggambarkan dirinya sebagai korban, bukan lagi sebagai pelaku yang disangkakan. Korban yang sejatinya perlu adanya dukungan untuk melepaskan diri dari label kriminal tersebut. Korban yang mencoba menggambarkan dirinya dipaksa untuk berperan sebagai kambing hitam atas nama konspirasi politik elit yang melebihi dari kekuasaannya. Permainan politik dijadikan materi untuk mengaburkan cap kriminal yang sudah terlanjur melekat akibat status tersangka tersebut.

Keberadaan perang opini kriminal dan kriminalisasi pada dasarnya seringkali dilakukan oleh para politisi di negeri ini. Kunci kemenangan antara kriminal dan kriminalisasi ini pada realitasnya saat ini masih dipegang dengan pemenangan opini terhadap rakyat. Hal tersebut menjadi pembelaan yang lumrah bagi para politisi ketika dituntut untuk memenangkan opini publik yang mana sasaran kriminal ditujukan bagi lawan politiknya dan kriminalisasi ditujukan bagi kelompok politiknya. Permainan-permainan seperti ini yang sejatinya memunculkan pertanyaan apakah memang para politisi benar-benar memiliki integritas untuk mengatakan tidak pada korupsi.

Tunjukkan profesionalitas hukum

Permainan kriminal dan kriminalisasi tidak jarang hanya menambah kekisruhan sosial di negeri ini. Pengembangan maupun penggiringan opini pun disadari atau tidak hanya menambah beban psikologis kolektif masyarakat yang dijejali dengan kondisi politik yang terlalu banyak ribut. Situasi ini hanya menarik energi-energi negatif yang tidak perlu karena menambah beban sosial di negeri ini.

Ketika terlalu banyak permainan subyektif di negeri ini maka keberadaan profesionalitas hukum harus didorong dengan kuat untuk menjadi salah satu solusi obyektif yang ada. Hukum yang mengedepankan sisi tanpa bisa diintervensi, bergerak selaras dengan pembuktian yang akurat sehingga tercapai logika hukumnya,  hingga tidak mundur untuk berhadapan dengan siapapun menjadi bukti bahwa hukum memang profesional.

Tuntutan keberadaan hukum seperti halnya tersebut akan meningkatkan stimulasi legitimasi oleh masyarakat. Legitimasi inilah yang pada dasarnya merupakan modal menjadikan hukum sebagai pihak yang obyektif sebagai proses penilaian sebagai pihak yang terpercaya. Hal ini didasari dengan kompetensi yang mumpuni di dalam menyelesaikan tugas, integritas yang kuat dari lembaga, hingga tidak ada usaha untuk menutup-nutupi di dalam usaha memecahkan kasus besar maupun kecil.

Negeri ini memang masih senang dengan kondisi untuk menimbulkan polemik hanya untuk kepentingan kelompoknya. Sosok hukum yang terlegitimasi itulah yang menjadi tantangan nyata sehingga tidak lagi memperdebatkan kriminal ataukah kriminalisasi. Hal ini karena memang tidak ada lagi keraguan masyarakat atas keberadaan hukum di negeri ini karena memang telah terbukti bahwa tidak ada satupun yang mampu bermain dengan hukum dan bersifat obyektif.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s