Nasib “wong kere” nyenggol hukum

Lagi-lagi hukum di Indonesia seperti tidak ada capeknya memperlihatkan adegan diskrimasi dan kecacatan di dalam pelaksanaannya. Slogan semua sama di mata hukum hanya tinggallah slogan yang tidak berarti. Hukum hanya mampu keras terhadap rakyat jelata dan loyo terhadap para penguasa beserta koleganya. Kondisi tersebut sangatlah nyata terlihat ketika sorotan publik kembali mempertanyakan kasus hukum dari anak salah satu menteri di negeri ini. Bagaimana bisa sudah menjadi tersangka tetapi tidak ada pelaksanaan kurungan dan bisa dengan bebas menikmati kemewahan hidup kesehariaanya. Bagaimana pula seorang sopir angkutan yang dalam kronologinya mengantarkan korban ke rumah sakit langsung menjadi tersangka dan masuk ke dalam bui. Alasan trauma dan shock (sakit) seringkali menjadi andalan bagi para “penguasa” untuk menghindari perlakuan sama di mata hukum tersebut.

Mau sampai kapan hukum di Indonesia ini tidak stabil untuk menegakkan hukum di negeri ini. Apakah memang perlu menggantinya dengan konstitusi hukum rimba, yang kuat yang menang dan mampu bermain dengan hukum daripada menggemborkan kekuatan hukum tapi bermental ayam sayur. Hukum sekali lagi hanya mampu mengaum pada orang-orang tidak punya dan mengeong pada orang-orang berkuasa. Mau dibawa kemana posisi hukum negeri ini saat sekarang ini. Mau sampai kapan jadi hukum mencla mencle sampai cenat-cenut.

Masyarakat sudah bukan lagi kalangan yang bisa diam dan mengiyakan semua keinginan penguasa di negeri ini. Masyarakat pun sudah menyadari bahwa ada yang kurang sesuai dengan para aparat di dalam menjalankan hukum itu. Aparat sangat terlihat tebang pilih di dalam implementasinya kesamaan dalam hukum. Sehingga tidak salah muncul pemahaman hidup di negeri ini setidaknya harus punya kolega yang berkuasa.

Jangan salahkan masyarakat akan berbuat di luar koridor hukum itu ketika hukum dinilai arogan pada rakyat tetapi memberi perlakuan istimewa pada penguasa. Tidak perlu mengikuti hukum karena saat ini hukum belum berpihak pada rakyat. Tidak perlu mengedepankan hukum toh hukum tidak mengindahkan apa yang disebut dengan equality before the law, semua sama tingkatnya di mata hukum.

Orang biasa di negeri ini tidak mampu membayar hukum itu melalui para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Rakyat hanya mampu meratapi nasibnya jika tidak memiliki kekuasaan yang jelas untuk bisa mendikte hukum itu sendiri. Kondisi ini terus menerus diam tidak bergerak, kondisi yang berat sebelah. Hukum semestinya tidak berlaku dengan demikian karena profesionalitas hukum sangat dituntut untuk mencegah adanya tindakan untuk berbuat di luar koridor hukum akibat ketidakpercayaan terhadap hukum.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s