Politik dan pelanggaran nilai-nilai sosial masyarakat

Kondisi politik di Indonesia saat ini tidak jauh dengan pernyataan-pernyataan negatif. Politik seringkali ambil bagian di dalam permasalahan-permasalahan bangsa yang tidak kunjung selesai. Permasalahan terkait keberadaan politik ini seringkali hadir dalam konflik pemilihan umum para kepala daerah. Permasalahan korupsi di negeri ini tidak sedikit yang merembet pada keberadaan politik, sehingga tidak jarang akhir kasus korupsi yang terserempet politik ini selalu saja menjadi kabur dan hening. Politik juga tidak jarang digambarkan sebagai arena untuk saling menjatuhkan yang bertujuan hanya untuk kepentingan golongan atau partai.

Gambaran negatif akan keberadaan politik di negeri ini pada dasarnya dapat diasumsikan sebagai gambaran kegagalan para pelaku politik atau politisi untuk memaksimalkan fungsi politik yang lebih baik. Kegagalan tersebut tidak salah jika kita mengutip Rinakit (2008) yang menjelaskannya sebagai bentuk kegagalan kaidah politik sebagai ilmu yang mengarah pada kesejahteraan bagi masyarakat. Politik untuk saat ini lebih dijalankan dalam tataran kiat. Tataran yang pada dasarnya hanya mengarahkan untuk mempertahankan kekuasaan atau meraih sebuah kekuasaan yang ada. Politik hanya menjadi arena untuk mempertontonkan dagelan-dagelan yang pada dasarnya tidak untuk kepentingan rakyat itu sendiri akan tetapi lebih mengupayakan pada eksistensi kekuasaan, yaitu kekuasaan para penguasa.

Lebih jauh berbicara mengenai keberadaan perpolitikan negeri ini, keberadaan institusional politik dan para pelaku politik inilah yang pada dasarnya bertanggung jawab untuk mampu memberikan penggambaran yang positif mengenai keberadaan kata politik itu sendiri. akan tetapi dalam realitas yang ada saat ini negeri tercinta kita, keberadaan politik dirasa hanya dekat dengan suatu permasalahan. Situasi inilah yang seringkali menjadikan kta tidak pernah mampu untuk mempercayai akan keberadaan politik yang ada. Sehingga reaksi yang seringkali terlihat jelas salah satunya ketika mulai memasuki pesta-pesta demokrasi yang digelar. Pesta demokrasi ini tidak jarang diramaikan dengan adanya para golongan putih (golput) yang memiliki domain untuk tidak ikut berpartisipasi. Golongan ini seringkali mengatasnamakan ketidakpercayaan terhadap keberadaan para pelaku politik yang ada. Hal ini sangat jelas ketika membangun kepercayaan dalam realitasnya salah satunya ditopang dengan mendasarkan pada pengalaman-pengalaman yang telah dialami sebelumnya. Pengalaman-pengalaman tersebut menjadi faktor utama di dalam membentuk suatu memori maupun cerita sejarah tersendiri terkait kepercayaan yang dibangun dengan pihak tertentu (McKnight & Servany dalam Bachmann & Zaheer, 2006).

Politik melanggar nilai-nilai sosial masyarakat

Melihat lebih jauh, tingginya ketidakpercayaan akan keberadaan politik di negeri ini salah satunya dapat dijelaskan melalui konsep yang dijelaskan oleh Bies dan Tripp (Faturochman, 2000) yang terkait dengan adanya pelanggaran terhadap nilai-nilai sosial yang erat kaitannya dengan civic order. Para pelaku politik dianggap tidak mampu menjalankan apa yang seharusnya dilakukan sesuai dengan tuntutan maupun aturan yang berlaku bagi masyarakat.

Dalam hal ini, pelanggaran terhadap kepercayaan (Bies & Tripp dalam Faturochman, 2000) yang dilakukan yaitu:
Pertama, pelanggaran terhadap aturan (rule violation). Dalam hal ini, ketidakpercayaan yang muncul distimulasi oleh adanya pelanggaran terhadap aturan formal, manipulasi peraturan yang ada serta mengingkari janji atau kontrak awal yang sudah ada. Dinamika politik dalam negeri saat ini tidak jauh dari hal-hal yang sifatnya pelanggaran, pengingkaran dan manipulasi. Hal ini sangat terlihat saat para pelaku politik tidak sedikit yang malah terjerat hukum akibat dari perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan koridor aturan yang seharusnya, baik terkait kasus-kasus manipulasi anggaran belanja negara hingga pelanggaran-pelanggaran aturan kenegaraan yang seringkali kita kenal dengan label KKN.

Kedua, penodaan terhadap kehormatan. Terkait dengan hal ini, ketidakpercayaan yang terjadi beberapa hal diantaranya dipersepsikan dengan pandangan tidak adanya tanggung jawab terhadap tugas, ingkar janji maupun berbohong. Politik yang direpresentasikan oleh para pelaku politik saat ini juga telah banyak melakukan pelanggaran terhadap kepercayaan yang ada. Kondisi bangsa yang ada saat ini dianggap tidak sesuai dengan apa yang sebelumnya dijanjikan. Kesejahteraan hanya menjadi pemanis bibir untuk memuluskan tujuan. Selain hal tersebut, permasalahan absensi maupun tidak disiplinnya para wakil rakyat yang terekspos menambah beban ketidakpercayaan masyarakat terhadap politik.

Ketiga, menyalahgunakan wewenang. Situasi ini sangat jelas ketika ekspos kasus korupsi semakin menggila di negeri ini. Tidak sedikit para pejabat daerah hingga pusat yang terseret dengan permasalahan tersebut hingga maraknya kasus wakil rakyat menyalahi wewenang yang dimiliki dengan mengalihkan fungsinya untuk memperkaya diri maupun golongannya. Pelanggaran kepercayaan yang ada terkait bentuk penyalahgunaan wewenang saat ini dirasa sudah mengakar dan terlembagakan.

Pada akhirnya, politik pada dasarnya dituntut untuk mampu memberikan fungsi kesejahteraan dan perbaikan. Akan tetapi, dalam realitasnya harapan seperti halnya tersebut dirasa masih sangat jauh untuk bisa dicapai. Menjadi pekerjaan rumah yang cukup berat ketika politik terus-terusan dianggap sebagai barang yang kotor karena pada dasarnya politik menjadi satu bagian yang tidak terlepaskan untuk menjalankan suatu negara.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s