Menuntut keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia

Keadilan di dalam negeri ini masih cukup mahal harganya. Pernyataan tersebut tidaklah berlebihan saat kita menyadari apa yang sedang terjadi di negeri ini khususnya terkait akan keadilan. Hal ini dikarenakan keadilan pada realitasnya belum mampu menjadi produk unggulan yang diberikan oleh pemerintah terhadap rakyatnya.
Menuntut keadilan bagi masyarakat di negeri ini masih memerlukan pengorbanan yang cukup tinggi. Tidak sedikit usaha mencari keadilan dalam negeri ini harus ditempuh dengan aksi yang ekstrem salah satunya jalan kaki “antar kota antar propinsi”. Menuntut keadilan di negeri ini tidak jarang harus dijalani melalui bentrok dengan aparat keamanan dalam prosesnya. Usaha mendapatkan keadilan dalam negeri ini juga tidak sedikit malah menguras materi yang dimiliki sebagai tumbal.

Mencermati akan keberadaan kokohnya keadilan yang dibangun oleh pemerintah untuk rakyat pada dasarnya menjadi salah satu penguat legitimasi terhadap keberadaan pemerintahan. Legitimasi yang ditujukan kepada pemerintah oleh rakyat seperti halnya dijelaskan oleh Levy, Tyler dan Sacks (2008) salah satunya dengan melihat bagaimana proses keadilan yang telah dijalankan. Keadilan menjadi salah satu gambaran yang mempengaruhi persepi publik terkait tingkat legitimasi yang diberikan dan terkait dengan bagaimana publik melihat kinerja pemerintahan yang ada.

Pemenuhan keadilan.
Kemampuan pemerintah untuk mampu memunculkan persepsi pencapaian rasa adil yang tepat bagi rakyat secara keseluruhan menjadi fokus yang harus segera dipenuhi. Mendasarkan pada upaya pencapaian yang mengarah pada rasa keadilan bagi rakyat, setidaknya ada dua hal konsep keadilan yang harus dipenuhi oleh pemerintah saat ini yaitu:
Pertama, adil dalam pendistribusian atau pengalokasian (keadilan distribusional). Konsep keadilan distribusional ini menurut Faturochman (1999) terkait dengan adil di dalam mendistribusikan sumber daya yang sering diarahkan pada kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Lebih lanjut konteks adil secara distribusional salah satunya ditekankan pada prinsip melihat tingkat kebutuhan sebagai pertimbangan di dalam pengambilan keputusan.

Mengkaji lebih jauh terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, tidak sedikit gambaran keadilan secara distribusional terasa belum mampu dicapai. Situasi tersebut bisa terlihat dengan ketimpangan perkembangan di daerah-daerah khususnya Indonesia bagian timur. Situasi ini terlihat terlalu mencolok baik dalam segi infrastruktur, ekonomi hingga pendidikan. Situasi ini tidak sedikit jika kita sadari memunculkan ancaman konflik yang mengarah pada keinginan akan disintegrasi. Selain hal tersebut, pemerintah juga dirasa belum mampu memunculkan perkembangan kesejahteraan yang sepadan untuk pusat/perkotaan dan daerah/desa. Beberapa indikator yang ada bisa saja terlihat dari ketersediaan pekerjaan, kondisi infrastruktur, hingga ketimpangan dalam dunia pendidikan. Pada kondisi yang lain, ketidakadilan dalam konteks distribusi ini tidak jarang disimbolkan secara sederhana dengan masih tingginya penduduk miskin di negeri ini.

Pemerintah masih dinilai gagal memenuhi harapan rakyat untuk mampu mendistribusikan sumber daya secara adil dan maksimal. Penilaian akan kegagalan tersebut bisa saja terjadi jika kebijakan-kebijakan yang bersifat gagah dalam kancah teoritis tidak mampu diaplikasikan dengan baik dalam ranah lapangan. Pemerintah harus mampu menjalankan prinsip tepat guna dan tepat sasaran dalam tindakan dan tidak hanya mandeg dalam konteks lisan maupun janji terkait kebijakan yang ada.

Kedua, adil dalam hal proses maupun prosedur (keadilan prosedural). Keadilan prosedural menurut Faturochman (1999) merupakan bentuk keadilan yang berkaitan dengan proses dan perlakuan terhadap orang-orang yang terdapat di dalam proses tersebut. Dalam pemaknaan yang lain penilaian adil harus bisa dipenuhi dengan kesetaraan di dalam perlakuan yang diberikan.

Permasalahan di dalam menegakkan keadilan yang bersifat prosedural di negeri ini terlihat masih sulit. Sistem yang dibangun saat ini tidak memungkinkan untuk bisa memberikan kesetaraan di dalam perlakuan bagi seluruh rakyat. Ketidakadilan ini sangat terlihat dan sudah menjadi rahasia umum dalam berbagai ranah di masyarakat. Salah satu yang sangat kentara saat ini terkait dengan hukum yang hanya akan menerapkan prosedurnya pada individu-individu yang tidak memiliki tameng kolusi maupun nepotisme dengan kekuasaan maupun penguasa. Para pemilik kekuasaan mampu mempermainkan dan melemahkan prosedur yang seharusnya. Tidak jarang ketidakadilan ini memiliki imbas meningkatkan ketidakpercayaan terhadap hukum di negeri ini. Tumpul ke atas dan tajam ke bawah merupakan jargon negatif atas ketidakmampuan membangun sistem pelaksanaan hukum yang adil dan setara bagi seluruh rakyat.

Keadilan pada dasarnya harus mampu diwujudkan oleh pemerintah kepada rakyatnya. Dalam hal ini pemenuhan akan keadilan tersebut sangat dibutuhkan untuk mewujudkan kesejahtaraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan bagi rakyat seharusnya bukan lagi menjadi komoditas yang mahal.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s