Bayare ki piro pak? (Seri “parodi lalu lintas jalanan”)

Siapa yang tidak merasa takut saat kita melakukan kesalahan? Sebagai orang normal pastinya kita memiliki rasa takut tersebut. Hal ini tidak terlepas dengan pengalaman yang tidak direkayasa dan pernah dialami oleh sebut saja Bams (nama keren dari Bambang).  Bams merupakan salah satu mahasiswa baru di salah satu universitas swasta di Kota Semarang. Pengalaman ini terjadi saat Bams baru mulai pertama kali memijakkan kakinya di kota Semarang pada tahun 2008. Bams melakukan pelanggaran larangan untuk berbelok langsung setelah lampu lalu lintas yang tidak diketahuinya. Singkat cerita Bams disemprit oleh pak polisi yang ada di pos polisi yang akhirnya terjadi dialog interaktif antara pak polisi dan Bams, begini ceritanya (sepertinya inget sesuatu sama kata-kata yang ini):

Pak polisi       : Tahu apa kesalahannya?

Bams              : Ga pak.

Pak polisi       : Tau tanda apa itu (sambil menunjuk ke arah lampu lalu lintas).

Bams              : Dilarang belok langsung pak (dengan wajah lucu tur wagu).

Pak polisi       : Udah tau kok masih dilanggar.

Bams            : Loh gimana mau tau la wong ketutupan pohon gitu dari sana (ngeyel mode: on).

Pak Polisi     : Loh ga bisa, kamu tetep salah (ngeyel mode: on). Sekarang mau bayar sini apa sidang? Kalo sidang bisa beberapa hari, kalo bayar langsung disini bisa langsung diambil SIM nya (indikasi ketidakberesan dimulai).

Bams              :  Ya udah berapa kalo bayar langsung? (lah ya ini tambah ga beres)

Pak Polisi       : 22.500.

Bams               : Walah pak ga punya uang segitu.

Pak Polisi       : Lah rumahnya dimana?

Bams               : Di jl. X pak (buat kerahasiaan).

Pak polisi       : Ya udah ambil uang dulu aja.

Bams               : Ya udah tunggu bentar pak.

Singkat cerita, setelah kembali ke pos polisi Tempat Kejadian Perkara si Bams bertemu dengan pak polisi yang berbeda plus polisi yang pertama. Setelah Bams sedikit menjelaskan keperluannya untuk membayar denda di tempat beginilah ceritanya:

Bams               : Berapa tadi pak bayarnya?

Pak polisi 2      : 25.000

Bams               : Loh (sambil bingung), bukannya tadi 22.500.

Pak polisi 1      : Iya 22.500.

Bams               : Lah kepiye iki, piro sebenere bayare pak? Polisi yang aneh (yang ini dalam hati).

Situasi seperti halnya di atas mungkin saja bisa terjadi pada diri-diri anda yang lainnya. Atau malah menurut anda lebih parah dari apa yang pernah dialami oleh si Bams sendiri. Apa yang bisa kita analisa melalui kejadian ini? Bahwasanya keberadaan seorang polisi harus mampu ditekankan sebagai seorang penegak hukum yang berkredibel. Seorang penegak hukum yang mampu memberikan pandangan kepercataan tanpa ada keraguan atas keberadaan hukum itu sendiri.

Khususnya dalam masalah jalanan ini, tidak sedikit kita jumpai bahwasanya keberadaan oknum aparat lalu lintas yang mencoreng kebesaran nama kepolisian itu sendiri. Malah mungkin dan cenderung untuk menyepakati bahwasanya saat ada permasalahan di jalanan yang terkait dengan adanya polisi lalu lintas maka pikiran pertama kali yang keluar adalah “siap-siap uang melayang”. Mungkin tidak salah cara pandang seperti halnya tersebut. Karena situasi-situasi yang seperti halnya tersebut selalu saja terjadi dalam usaha memperbaiki citra yang dilakukan oleh kepolisian republik Indonesia khususnya di jalanan.

Terlepas dalam hal ini berupa sindiran maupun bukan, akan tetapi perlu kita ambil pelajaran dari kisah di atas bahwasanya ketidakprofesionalan aparat polisi khususnya di jalanan adalah permasalahan kita yang berperan sebagai seorang polisi lalu lintas. Hal ini bisa kita dasarkan bahwasanya situasi yang memberikan “kemudahan” yang seharusnya tidak dilakukan oleh aparat dengan uang damai adalah salah satu gambaran ketidakprofesionalan oknum aparat tersebut. Bukankah sudah sangat jelas bahwasanya hal tersebut akan memberikan efek merendahkan hukum di jalanan itu sendiri dalam jangka waktu yang lama? Karena hukum bisa dapat diselesaikan dengan mudah dengan uang dan kredibilitas yang dipertanyakan oleh para pengendara terkait dengan aspek hukum yang ada.

Ancok (2004) secara jelas menjabarkan bahwasanya dalam memunculkan kedisiplinan yang tinggi di jalanan tidak terlepas dengan keberadaan aparat kepolisian lalu lintas yang ada. Dalam hal ini penekanan akan kualitas yang harus bisa dipenuhi merupakan beberapa hal yang mampu dijaga dalam memunculkan iklim kedisiplinan di jalanan saat ini.

Lebih lanjut, bahwasanya keberadaan aparat kepolisian lalu lintas yang tegas dan tidak memberikan kata “damai” bagi para pelanggar dapat memberikan efek jera bagi para pengendara yang melanggar peraturan. Gambaran efek jera tersebut bahwasanya dijelaskan oleh Ancok (2004) dengan formula yang dikemukakan oleh Carrol sebagai seorang pakar psikologi hukum yaitu:

SU= [p(S) X G] – [p(F) X L]

Keterangan:

SU = Subjective Utility merupakan pertimbangan untuk tidak melakukan atau melakukan pelanggaran

p(S) = Probability of Succes merupakan pertimbangan sejauh mana individu dapat mendapatkan keberhasilan (aman) dalam melakukan pelanggaran.

G = Gain merupakan bentuk keuntungan yang dapat diperoleh jika melakukan pelanggaran.

p(F) = Probability of Failure merupakan pertimbangan besar kecilnya kemungkinan gagal maupun tertangkap saat melakukan pelanggaran.

L = Loss ialah besarnya kerugian jika tertangkap saat melakukan pelanggaran.

Mendasarkan pada formula tersebut di atas, maka keberadaan ketegasan hukum menjadi sangat nyata. Saat keberadaan hukum dan konsekuensi pelanggaran dapat dinegosiasikan dengan mudah maupun keberadaanya yang lemah, maka perilaku pelanggaran akan terus meningkat dan tidak dapat dikontrol dengan mudah. Ancok (2004) menjelaskan bahwa kondisi tersebut dikarenakan saat melakukan pelanggaran para pelanggar bisa dengan mudah mendapatkan “rasa aman” tanpa hukuman yang tegas dengan memperoleh keuntungan yang lain (menghemat waktu, menghemat bensin maupun bangga karena melanggar) dibandingkan mendapatkan hukuman yang sangat berat seperti halnya skorsing tidak boleh berkendara selama satu tahun yang salah satunya diaplikasikan di Amerika Serikat.

Bukankah masyarakat kita hingga saat ini masih dalam taraf kedisiplinan karena takut diberikan punishment oleh kepolisian? Oleh sebab itu, dalam upaya menanamkan pondasi dasar terendah dalam kedisiplinan harus mampu dilakukan dengan kualitas yang tegas dan enggan untuk berdamai khususnya terkait dengan hukuman yang harus diberikan.

Hukum memiliki kekuatan untuk memaksakan seseorang untuk patuh terhadap peraturan yang ada saat ini. Hukum di jalanan seharusnya memberikan peran yang lebih baik dengan perantara para aparat polisi lalu lintas itu sendiri. Bukankah sudah sangat jelas bagaimana fungsi dan tugas yang harus dijalankan oleh aparat kepolisian lalu lintas untuk menciptakan kedisiplinan yang baik bagi para pengendara? Selalu kita apresiasi terhadap para aparat polisi lalu lintas yang benar-benar menjunjung tinggi kemuliaan tugas yang harus dijalankan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s